Artikel

Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dengan Kasus Hukum (Compulsary)

Dibaca: 14 Oleh 03 Mar 2021Tidak ada komentar
Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dengan Kasus Hukum (Compulsary)

Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dengan Kasus Hukum (Compulsary)

Permasalahan narkoba yang terus terjadi mencetuskan berbagai upaya dalam penanggulangannya, tak hanya upaya suplay reduction, demand reduction yang masif namun juga harm reduction. Salah satu bentuk harm reduction yang juga terkait dengan demand reduction adalah rehabilitiasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan. Berdasarkan UU No 35 tahun 2009 pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Rehabilitasi narkoba di Indonesia ada yang bersifat rawat jalan dan rawat inap, ada yang milik swasta dan ada pula yang milik pemerintah. Badan Narkotika nasional (BNN) sebagai leading sector dalam penanganan narkoba memiliki beberapa tempat rehabilitasi rawat inap salah satunya di Balai Besar Rehabilitasi BNN (Babes Rehab BNN). Babes Rehab BNN merupakan tempat rehabilitasi pertama dan terbesar milik BNN. Tempat tersebut melayani rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba baik yang datang suka rela (Voluntary) maupun  yang berkasus hukum ( Compulsary).

Bagi Compulsary masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.1 Alih-alih orang yang sedang menjalani peradilan dan masa tahanan dalam kasus narkoba di penjara,mereka akan di tempatkan di  tempat rehabilitasi. Tentu tidak semua yang berkasus narkoba dapat berada di tempat rehabilitasi hal tersebut sangat tergantung dari putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim & hasil asessmen terpadu saat penangkapan oleh Tim Asesment Terpadu (TAT). Hasil assessment terpadu(TAT) sangatlah penting karena  akan menentukan apakah pelaku penyalahgunaan narkoba  termasuk sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjara. Assessment TAT ini berdasarkan atas peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tak hanya hasil assessment TAT yang bisa menempatkan seseorang dalam rehabilitasi namun hasil putusan Hakim pun dapat menempatkan seseorang yang berkasus hukum dalam rehabilitasi sebagai bentuk menjalani masa hukuman. Berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 127 UU NO 35 Tahun 2009 dapat ditarik pengertian bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap penyalah guna narkotika adalah pidana penjara. Namun demikian, dalam menerapkansanksi pidana berupa pidana penjara tersebut, Undang-Undang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pasal 54 yang wajib diperhatikan oleh hakim menggariskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Inti pasal 55 menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan di dalam Pasal 103, manyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atauperawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotiba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Data Babes Rehab BNN menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat klien yang berstatus compulsory baik yang sudah putusan hakim, maupun titipan penyidik. Tahun 2019 terdapat 26 klien dengan status compulsory yang terdiri dari20 orang titipan penyidik dan 6 orang putusan pengadilan. Pada tahun 2020 terdapat 12 orang titipan penyidik dan 3 orang putusan pengadilan. Jumlah klien tersebut sangatlah sedit dibandingkan dengan data jumlah tersangka kasus narkoba yang dikeluarkan oleh BNN tahun 2020, yaitu sebanyak 52.709 orang.   Berdasarkan Zat yang paling banyak disalahgunakan oleh klien compulsory pada tahun tersebut yaitu Amphetamine (sabu) dan Kanabis (ganja). Zat tersebut merupakan zat yang sedang tren disalahgunakan diIndonsia. Badan Narkotika Nasiona dalam jurnal data tahun 2020 menyebutkan bahwa 3 jenis narkoba yang paling sering disalah gunakan di Indonesia tahun 2019 adalah ganja, sabu, dan ekstasi. 2

Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dengan Kasus Hukum (Compulsary)

       Usia klien compulsory yang menjalani rehabilitasi paling banyak berada diusia 18-25 tahun. Menurut Santrok Usia 18-25 termasuk dalam masa dewasa awal masa yang ditandai oleh kegiatan bersifat eksperimen dan eksplorasi.3 Peralihan dari ketergangungan kemasa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Sehingga apabila fase perkembangan ini tidak dihadapi dengan baik sesorang bisa terjerumus dalam sebuah kenakalan dan kejahatan.

Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dengan Kasus Hukum (Compulsary)

Program rehabilitasi narkoba yang dijalani klien Compulsary di Babes Rehab BNN  tidaklah berbeda dengan rehabilitasi narkoba klien vouluntary. Semua menerima layanan dan perlakuan yang sama-sama professional dan GRATIS, tanpa dipungut biaya. Dari awal penerimaan klien, fasilitas tempat menginap, layanan medis, layanan konseling, bimbingan oleh konselor, vocasional, menu makan dan snack semuanya sama. Perbedaan hanya terjadi pada persyarataan penerimaan klien. Persyaratan umum yang harus disiapkan setiap klien yaitu foto copy KTP, KK,KTP orangtua/wali, pas foto 4×6, dan materai. Untuk klien compulsary titipan penyidik/TAT selain syarat tersebut harus juga menyertakan surat perintah pembantaran, BAP Tersangka, laporan Polisi, Surat pemeriksan urin, surat perintah penangkapan, Berita Acara Penangkapan, Surat perintah penahanan, Berita Acara penahanan, Surat perintah penyitaan Barang Bukti, Berita Acara penyitaa Barang Bukti. Bagi Klien compulsory putusan pengadilan/kejaksanaan maka harus juga disertakan petikan putusan, surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pemidaan penjara bagi korban dan pecandu narkoba mengandung sisi negatif yang dapat membuat upaya pembinaan korban dan pecandu narkoba gagal dan tidak memberikan pemulihan akan kecanduannya. Rehabilitasi  lebih baik dari pada dipenjara. (F3S)

 

Referensi:

  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  2. 2020. Jurnal Data BNN 2020. Jakarta: BNN
  3. Santrock, J, W, (2011). Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup) Jakarta: Erlangga.

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel